Istilah-istilah Umum

Istilah-istilah Umum

A
Adaptasi Perubahan Iklim
Tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Upaya ini bertujuan  untuk : (1) mengurangi kerentanan  sosial-ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya tahan (resilience) masyarakat dan ekosistem, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (mengentaskan kemiskinan). 

Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Amortisasi
Dalam terminologi keuangan berarti penghapusan secara berangsur-angsur dari sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu. Dalam terminologi fiskal berarti pengurangan nilai dari aset tertentu. Dalam terminologi teknik berarti waktu yang diharapkan dari penggunaan suatu aset.

Anggaran 
Sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan. 

Aset 
Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Asuransi Mortgage
Asuransi yang menjamin pengembalian pinjaman ke bank jika terjadi default terhadap suatu KPR. Tujuannya adalah  menjamin likuiditas bank dan terbebasnya  debitur KPR bila terjadi default, dan sisa cicilan akan ditutup oleh pihak asuransi.

B 
Badan Layanan Umum (BLU)
Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Badan yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.  Dibentuk melalui Keppres 14 tahun 2007 tentang BPLS.

Bagan Akun Standar 
Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat.

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer)
Pengusahaan infrastruktur, misalnya jalan tol dimana Badan Usaha berkewajiban untuk membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu serta berhak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna untuk mengembalikan modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, dan setelah berakhirnya Perjanjian Pengusahaan harus diserahkan kepada Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun.

Bantuan Teknis (dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Technical Assistance atau TA)
Bantuan modal, tenaga ahli, dsb dari luar negeri untuk melancarkan usaha negara yang sedang berkembang.

Barang Milik Negara (BMN)
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Belanja Barang
Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Belanja lain-lain
Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

Belanja Mengikat 
Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 tahun dan harus dialokasikan oleh kementrian Negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.

Belanja Modal
Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Pegawai
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bestatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Tidak mengikat
Belanja yang dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan.

D
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Dokumen pelaksanaan anggaran yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada saat ini baru menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan kegiatan yang dibiayai PNPB (DIKS). Penganggaran terpadu diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir masa transisi.

Dana Dekonsentrasi
Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan 
Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Data Literal = Non Spasial = Numerik

• Berbentuk grafik dan teks atau numerik 
• Berwujud nomor (angka), bersifat angka / sistem angka.
  

Data Spasial

• Berkenaan dengan ruang atautempat. 
• Dikenal sebagai geospasial atau informasi geografi. 
• Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya dalam menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. 
• Terdiri dari lokasi eksplisit suatu geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat.
  

Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

E
E-Procurement
Kegiatan penyelenggaraan pengadaaan barang dan jasa melalu media elektronik (mencakup informasi dan komunikasi) yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. 

Eskalasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Evaluasi
Penilaian terhadap suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai pada kurun waktu tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan indikator tertentu. 

K 
Kebijakan
Arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Komite yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk: Merumuskan strategi dalam rangka 

a. koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur; Mengkoordinasikan dan memantau 

b. pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah; Merumuskan kebijakan pelaksanaan 

c. kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) dalam percepatan penyediaan infrastruktur; Menetapkan upaya pemecahan

d. berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur.

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan
Pengusahaan infrastruktur dimana Badan Usaha berkewajiban untuk memberikan jasa layanan operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengoperasikan atau mendukung pengoperasian suatu infrastruktur. 

Semoga artikel mengenai istilah-istilah umum di atas dapat bermanfaat untuk anda. Bila anda mempunyai istilah umum yang belum ada dalam artikel ini, silahkan menambahkan dalam kolom komentar